SKJENIUS.COM, Jakarta.-- MIRIS! 75 Tahun setelah Proklamasi, Indonesia tak putus dirundung masalah. Sudah 8 kali ganti presiden, namun berbagai permasalahan serius yang dihadapi bangsa ini belum juga ada penyelesaiannya. Beberapa masalah bahkan menjadi sesuatu yang sangat besar hingga bisa menyebabkan banyak sektor runtuh. Termasuk pemerintahan dan rakyatnya secara menyeluruh. Jika hal ini tak segera diatasi dengan baik, maka bukan tak mungkin negeri ini akan berada di zona kehancuran yang mengerikan itu. Na'udzubillahi min Dzalik!
Isu ekonomi menjadi masalah paling penting di Indonesia saat ini. Berdasarkan survei Indo Barometer, perekonomian rakyat dianggap oleh 16 persen masyakarakat sebagai masalah utama di Tanah Air. Disusul harga kebutuhan barang pokok dengan 14,6 persen. Sementara isu sosial berupa permasalahan agama dan SARA dipilh oleh 8,3 responden. Survei ini dilaksanakan pada 04–14 Maret 2017 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang.
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tiga catatan yang menjadi pokok permasalahan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 saat ini. "Masalah ini, ada tiga masalah pokok yang harus diselesaikan," ujar Kalla dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (2/4/2020).
Catatan pertama, mengenai waktu. Menurut Kalla, saat ini waktu menjadi sangat berharga untuk menyelamatkan bangsa. Kedua, koordinasi yang baik dalam menangani penyebaran corona. Ketiga, ketersediaan logistik yang teratur di tengah pandemi.
Terkait ketersediaan logistik, kata Kalla, pemerintah dapat belajar dari peristiwa krisis 1998. Di mana tidak stabilnya situasi politik dibarengi dengan pergeseran ekonomi akan menimbulkan pergerakan massa. Kalla mengatakan, pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut agar sigap menyediakan logistik dan tidak terjadi kekacauan.
Demikianlah berbagai problem yang dihadapi pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini. Berikut ini adalah 10 masalah besar Indonesia yang perlu Holistic Problem Solving dalam mengatasinya, yaitu:
1. Lemahnya Sumber Daya Manusia
Menurut Megi Hamid, Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat.
Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.
Kualitas SDM bangsa
Indonesia, dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas SDM disebabkan pula
oleh rendahnya kualitas pendidikan. Sudah saatnya bangsa Indonesia khususnya
Pemerintah untuk peduli meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal dasar
semua komponen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diakui banyak
faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM. Pendidikan dan Kesehatan
adalah faktor-faktor yang dominan.
Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Dia menuturkan, jika dirinci ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia. "Pertama akses, masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan," kata Najeela saat ditemui usai acara diskusi panel Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).
Kedua, masalah
kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan
kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah
kesenjangan.
Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina , India , dan Amerika Serikat. Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebesar 268.583.016 jiwa. Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki atau naik sebesar 0,71 persen dibanding tahun lalu (134.858.411 jiwa), dan 132.761.248 penduduk perempuan atau naik 0,82 persen dibanding tahun lalu (131.676.425 jiwa).
Karuan saja, jumlah penduduk yang banyak ini, menurut Andreas Wiratmo Situmeang, Perencanaan Wilayah Kota (2016) Institut Teknologi Sepuluh November, tidak dipungkiri akan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks , salah satunya adalah masalah mengenai pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang sedemikian banyaknya. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk penduduknya sendiri karena hal itu nantinya akan menjadi “bonus” tersendiri untuk suatu negara jika pelayanan kesehatannya sudah baik dan hal tersebut nantinya menaikkan status negara menjadi negara dengan penduduk yang sehat.
Kesehatan merupakan investasi penting untuk
mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya
penanggulangan kependudukan lainnya seperti kemiskinan karena suatu negara
tanpa penduduk yang sehat tidak akan mungkin dapat membangun negaranya sendiri.
Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan “taraf sehat”
dari penduduk itu sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini Pelayanan Kesehatan
di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk
Indonesia terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia
seperti Maluku, NTT, NTB dan Papua.
4. Lemahnya Pemberantasan Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melunak terkait penanganan kasus korupsi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, masyarakat saat ini seperti dipaksa berdamai dengan kinerja pimpinan KPK yang dinilai tak ideal. "Situasi KPK saat ini memang sedang memasuki era new normal. Ini disebabkan oleh struktur Pimpinan KPK yang kerap menghasilkan kontroversi sampai pada perubahan regulasi yang merusak sistem kelembagaan KPK itu sendiri," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).
5. Kasus Pelanggaran HAM yang Mandek
Sederetan kasus pelanggaran HAM ternyata juga banyak bermunculan di Indonesia. Masalah ini hadir sejak puluhan tahun yang lalu. Namun pemerintah saat ini bahkan pendahulunya tak mampu menuntaskannya hingga benar-benar clear! Alasan para pemimpin biasanya mereka berfokus pada masalah ekonomi.
6. Masalah SARA yang Terus Bermunculan
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Selain itu negara ini juga memiliki 6 agama resmi dijalankan secara berdampingan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Indonesia. Sayangnya dalam beberapa hal, keberagaman ini justru menjadi masalah yang sangat besar. Bahkan bisa memicu suatu bentrokan hingga perang.
7. Hukum yang Bisa Dijual dan Dibeli
Hukum adalah sesuatu yang sangat penting di semua negara termasuk di Indonesia. Namun sayangnya permasalahan hukum di Indonesia begitu pelik hingga masyarakat tak percaya lagi dengan pengadilan. Banyak sekali kasus-kasus yang janggal hingga memenangkan pihak yang seharusnya salah.
8. Kemiskinan Meningkat, Pengangguran Tambah Banyak
Kemiskinan, pengangguran dan dan Ketimpangan Harus Menjadi Perhatian serius pemerintah dari masa ke masa. Sudah 75 tahun, sejak proklamasi, Indonesia belum merdeka dari Kemisminan dan Pengangguran.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020.
Kepala BPS, Suhariyanto menyebut seseorang dikategorikan sebagai miskin atau tidak diukur dari garis kemiskinan. Per Maret 2019, garis kemiskinan Rp425.250 per bulan. Angka tersebut naik 5,99 persen dibanding Maret 2018 Rp.401.220 per bulan. Dikatakannya, garis kemiskinan itu dihitung per orang. Dengan kata lain, jika satu keluarga di Indonesia rata-rata memiliki, 4,68 anggota, BPS menetapkan garis kemiskinan rata-rata secara nasional sebesar Rp1,99 juta.
"Jadi dengan anggota rumah tangga miskin itu anaknya antara 4 sampai 5 orang, garis kemiskinan di level nasional adalah Rp1,99 juta per rumah tangga," katanya.
Maka, silakan pemirsa hitung sendiri, jika standar kemiskinan itu adalah Rp. 4,5 juta per keluarga per bulan. Berapa banyak sesungguhnya orang miskin di Indonesia. Padahal dengan uang Rp. 4,5 juta mungkin hanya cukup untuk makan dan keperluan harian lainnya. Misalnya untuk sekali makan seorang butuh Rp. 10.000, sehari jadi Rp.30 ribu. Jika satu keluarga ada 4 orang maka diperlukan : 4x30.000x30= Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
Lalu darimana uang untuk membayat sewa rumah termurah sekitar Rp. 500 ribu perbulan, transportasi, biaya pendidikan anak, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Apalagi untuk tabungan?
Sementara itu, dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pada 27 Mei 2020, Kemenaker mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat virus corona tembus 3,06 juta orang. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan jika kondisi pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama, 30 juta tenaga kerja di industri properti disebut berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
9. Pertumbuhan Ekonomi Lamban, Utang Luar Negeri Membengkak
Ketika kampanye, sebelum jadi Presiden RI, Jokowi berjanji akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia Meroket di atas tujuh persen. Namun target itu tak sekalipun terealisasi hingga periode pemerintahannya yang pertama selesai. Pertumbuhan ekonomi mentok di angka lima persen, bahkan pernah menyentuh angka 4,79 persen pada 2015.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 5,17%. Selanjutnya merosot lagi pada Kuartal I 2019 hanya Capai 5,07 Persen. PDB Indonesia Kuartal II-2019, Cuma Tumbuh 5,05%. Pada Kuartal III-2019, turun lagi, 5,02 Persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2019 tambah turun, tercatat 4,97%. Secara keseluruhan 2019, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02% di 2019.
Memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, Ekonomi Kuartal I 2020 Tersungkur, pada 2,97 persen. Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi RI, anjlok pada Kuartal II 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999. Sedangkan pada Kuartal III ini, diprediksi Minus 3%, maka Indonesia pun berada di tepi jurang resesi.
Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus menggunung. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN RI menjadi sebesar 408,6 miliar dollar AS pada kuartal II 2020. Angka utang luar negeri tersebut setara dengan Rp 6.047 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny
Widjanarko mengatakan, ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah
dan bank sentral) sebesar 199,3 miliar dollar AS, dan ULN sektor swasta
termasuk BUMN sebesar 209,3 miliar dollar AS.
10. Peran Indonesia di Dunia Internasional Lemah
Sebelum Jokowi berkuasa, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat aktif di kancah internasiaonal. Hal itu sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 45 bahwa tujuan Indonesia merdeka selain melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Amanat ini dijalankan dengan sangat baik oleh para kepala negara sejak Indonesia merdeka. Presiden pertama Bung Karno di tengah berbagai keterbatasan negara Indonesia, dikenal sebagai figur yang sangat berpengaruh di dunia.
Sayangnya sejak pemerintahan Jokowi, peran Indonesia di dunia internasional semakin lemah. Bahkan dalam skala regional Asean peran Indonesia sebagai big brother juga mulai melemah, digantikan Singapura dan Malaysia.
Jadi, perlu kita sadari bersama bahwa kondisi Indonesia saat ini memang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Karena itulah Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu mengajak Anda untuk bergabung di Group WA:
https://chat.whatsapp.com/6v2XFzUzevVILWjJBgbpxD
https://www.facebook.com/groups/1794471310777645/?ref=share
Mari Bergabung dengan SKJENIUS.COM. Sampaikan Berita, Kritik dan Opini Anda melalui:
Email : skjenius.com@gmail.com
Semoga kita semua dapat berbagi ilmu dan pengalaman serta
info penting menyangkut problematika yang sedang dihadapi masyarakat. Mari kita
kuatkan barisan lahir batin agar kita bisa bergotong-royong dalam memberi
Solusi kepada Umat, Bangsa dan Negara. Wassalam. (az).
