Jakarta, SKJENIUS.COM.- Makin hari, makin banyak orang yang jemu dan muak melihat tingkah laku sebagian besar para politisi di Tanah Air kita. Maraknya Demo menolak RUU HIP dan RUU Omnibus Law menunjukkan kurang tanggapannya para anggota Dewan Terhormat itu, terhadap keluhan, protes, Aspirasi dan Suara Hati Nurani Rakyat yang diwakilinya.
Demikian, disampaikan oleh Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu, KGPH Eko Gunarto Putro, SE menjawab pertanyaan wartawan seputar "Pendidikan Politik Publik, Demonstrasi dan Spiritualitas," di kantornya, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. "Akibatnya, situasi politik di tanah air tidak terlalu menggembirakan bagi kehidupan berbangsa-bernegara. Bahkan, cenderung memanas," imbuh Kangjeng Eko.
Kangjeng Eko mengingatkan, Tak ada asap tanpa ada api. Demikian kiranya gambaran kasat mata bagi masyarakat luas. "Bila semua saluran demokrasi untuk menyampaikan aspirasi tersumbat, biasanya pilihan untuk melakukan demonstrasi akan dilakukan," tegasnya.
Karuan saja, kata Kanjeng Eko dalam dua pekan ini, di tengah merebaknya wabah coronavirus, perhatian masyarakat tersedot pada berita-berita tentang demonstrasi yang sentralnya di depan Gedung DPR-MPR, dan juga demonstrasi yang menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Makassar.
"Isunya adalah masalah RUU HIP dan RUU Omnibus Law. Bahkan, sudah menyebar ke berbagai revisi undang-undang yang digarap oleh pemerintah dan DPR yang mengesankan kejar tayang atau dibuat secara tergesa-gesa. Jangankan proses persetujuan publik untuk pengesahan berbagai revisi undang-undang tersebut, proses konsultasi publik pun terabaikan," papar Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu.
Menurut KGPH Eko Gunarto Putro, karut marut situasi politik di tanah air saat ini ditengarai karena masih banyak politisi yang tidak menjalankan politiknya dengan etika. "Mental para politisi yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok serta memaksakan kehendak seperti yang terjadi saat ini, menunjukan bahwa elit politik kita belum memiliki spiritualitas dalam berpolitik," tandasnya.
Kangjeng Eko menegaskan, kolusi dan nepotisme terutama antara yang berkuasa dengan yang empunya 'kapital' adalah wajah lain dari politik minus etika. "Rakyat dalam praktik politik seperti ini cuma dihargai, diperhatikan sejauh dapat mendatangkan kapital atau keuntungan ekonomi. Rakyat miskin diperlakukan ibarat barang yang martabatnya bisa dibarter untuk tujuan investasi ekonomi." ujarnya.
Mengutip pendapat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Peter C. Aman, OFM, lebih lanjut Kangjeng Eko mengingatkan, Politik berarti mengurus kesejahteraan umum. Mereka yang berpolitik mesti memilki kekuatan spiritual sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam membaktikan diri demi kesejahteraan umum.
"Egoisme yang berarti mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok haram hukumnya menjadi inspirasi dan motivasi berpolitik," katanya.
Politisi adalah manusia yang selesai dengan dirinya (secara sosialekonomi dan sosialreligius). Mereka adalah pengabdi kemanusiaan dan berbakti untuk kesejahteraan umum.
"Politisi membutuhkan kekuatan komitmen untuk mengabdi, dan hal tersebut bersumber pada prinsipprinsip etika, moral, dan agama. Oleh karena itu, spiritualitas merupakan prasyarat mutlak dalam politik. Tanpa spiritualitas politik ibarat badan tanpa jiwa," pungkas Ketua Dewan Perancang Pembentukan Partai Nusantara Bersatu itu. (az).
