Cikarang, SKJENIUS.COM.- PARADOKS KAB. BEKASI : Tragis....Memang.‼️🤭 Betapa tidak. Di balik angka APBD Jumbo Kabupaten Bekasi senilai Rp7,7 triliun dan klaim megah sebagai "Kawasan Industri Terbesar se-Asia Tenggara", realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang sangat kontras.
Karuan saja, kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, menyoroti APBD yang fantastis versus ketimpangan yang mendalam antara kemegahan ekonomi industri dengan kesejahteraan warga lokal. Lantas APBD Rp7,7 Triliun untuk Siapa?
APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 tercatat sebesar Rp7,7 triliun (setelah penyesuaian pada Perubahan APBD 2026), di tengah angka kemiskinan yang mencapai 190.977 jiwa atau sekitar 4,36% dari total populasi.
Fenomena ini sering disorot sebagai sebuah paradoks karena nilai anggaran daerah yang sangat besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyelesaian masalah struktural di lapangan.
FAKTA DAN DATA UTAMA APBD SERTA KEMISKINAN KAB. BEKASI 2026:
1. Besaran Anggaran yang Fantastis: Berdasarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Perubahan APBD Kabupaten Bekasi 2026 disepakati di angka Rp7,7 triliun setelah ada koreksi dan penyesuaian dari Rp7,8 triliun.
2. Jumlah Penduduk Miskin: Data statistik menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Bekasi berada di kisaran 190.977 jiwa (4,36%), menurun dari tahun-tahun sebelumnya seperti 2023 (4,93%) dan 2022 (5,01%).
3. Tingkat Pengangguran: Selain kemiskinan, wilayah ini juga dihadapkan pada tantangan angka pengangguran terbuka yang tercatat mencapai sekitar 143.000 hingga 145.000 jiwa menurut laporan skjenius.com.
4. Dinamika Penyerapan Anggaran: Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah per September 2026, realisasi belanja daerah berjalan lebih lambat dibandingkan pendapatan, di mana belanja pegawai menyerap porsi yang cukup besar (mencapai Rp2,08 triliun dari pagu Rp3,56 triliun), sementara serapan belanja modal tercatat masih rendah.
Sorotan publik dan kritik sering kali ditujukan pada efektivitas alokasi anggaran, ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan, serta upaya mempercepat penyerapan anggaran agar benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan warga. (az)‼️
