Ngeriiiiih........ 😨 Ekonomi 2026 Terancam Lesu, Daya Beli terus melorot dan Kelas Menengah Tertekan. Parahnya lagi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, tekanan terhadap daya beli konsumen diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal.
Ekonomi Lesu, Kesenjangan Menganga, dan PHK meningkat pada 2024 - 2025, menunjukkan kegagalan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran.
Sementara itu, pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran belanja negara. Langkah ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas APBN akibat keterbatasan dana atau defisit.
Padahal masalah utama ekonomi bukan sekadar "kurang uang" (likuiditas), melainkan kebijakan yang dianggap kurang pro-rakyat. Bahkan Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D, menegaskan Kebijakan Pemerintah saat ini Belum Pro Rakyat, Kelas Menengah Terancam Miskin, Pengangguran pun bertebaran di mana-mana.
Masalah Utama rakyat kecil adalah Kemiskinan, Penganggur dan terbatasnya akses terhadap tanah (tempat tinggal dan berusaha).
Masalah mendasar adalah ketimpangan penguasaan tanah. Data menunjukkan sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir pihak, sementara rakyat kecil kesulitan mendapatkan akses tanah (Land Access) untuk tempat tinggtan, bercocok tanam dan berusaha.
Kesenjangan sosial-ekonomi sering terjadi karena Indonesia berada dalam CENGKERAMAN sistem KAPITALIS. Makanya akumulasi modal dan alat produksi berpusat pada segelintir individu atau perusahaan, sementara pekerja hanya mendapatkan upah yang tak memadai. Sistem ini mengandalkan persaingan bebas yang memfasilitasi pemilik modal melipatgandakan kekayaan, menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang menganga antara si kaya dan si miskin.
Berdasarkan data dan perkembangan terbaru, berikut adalah analisis mengenai situasi tersebut:
1. Masalah Bukan Kurang Uang, Tapi Alokasi. Dana Mengendap: Berdasarkan data per Oktober 2025, tercatat ada dana pemda/kas daerah yang mengendap ratusan triliun rupiah di bank, yang menunjukkan masalah bukan pada ketersediaan uang, melainkan efisiensi dalam menggerakkannya untuk program yang langsung menyentuh rakyat.
2. Likuiditas Melimpah, Ekonomi Mandek: Terdapat analisis yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia menghadapi masalah struktural, di mana likuiditas di perbankan melimpah, namun kurang terdistribusi ke sektor riil yang pro-rakyat.
2. Kebijakan yang Dianggap Kurang Pro-Rakyat (2025). Sejumlah kebijakan di awal 2025 dianggap menekan daya beli masyarakat menengah-bawah: Kenaikan PPN 12%: Berlaku 1 Januari 2025, kebijakan ini berpotensi menaikkan harga barang dan jasa, yang memberatkan konsumen.
3. Larangan LPG 3 Kg di Pengecer: Kebijakan per 1 Februari 2025 membatasi akses masyarakat terhadap subsidi.
4. Ketimpangan Ekonomi: Data menunjukkan kesenjangan kaya-miskin meningkat, di mana gaji pejabat yang tinggi dianggap kontras dengan kondisi ekonomi rakyat.
5. PHK Meningkat: Data Kemnaker 2025 menunjukkan tingginya angka PHK, yang menuntut kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih proaktif.
Dalam upaya mengurangi penderitaan rakyat, Spiritual Solution, mengajak pemerintah menyelenggarakan Workshop Anti Nganggur.
Workshop Anti Nganggur ini akan melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Dengan mengarahkan peserta workshop untuk membuat usaha atau proyek karya sendiri yang sesuai passion dan keahlian pekerja, akan membuat mereka lebih nyaman berwirausaha.
Hal ini akan sangat mengurangi angka pengangguran. Apalagi saat usahanya berkembang tentu dia akan merekrut tenaga kerja lainnya dalam usahanya itu. (az).
