Cikarang, SKJENIUS.COM.- Indonesia adalah negara besar yang memiliki 17 ribu pulau, didiami 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal, serta agama dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Namun, banyak orang lupa bahwa Indonesia karena memiliki jejak sejarah peradaban yang besar dan gemilang di masa lalu.
Sejarah mencatat kebesaran kerajaan-kerajaan di nusantara, yang bukan hanya mewarisi kepada kita karya seni-budaya, karya arsitektur, naskah kuno dan aset-aset budaya lainnya. Tapi juga memberi kepada kita warisan nilai-nilai budaya adiluhung yang selanjutnya ikut membentuk karakter bangsa.
Maka sudah seharusnyalah Pemerintah Indonesia menjadikan para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat keraton-keraton nusantara senagai partner dalam membangun peradaban Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan peran dan memberdayakan para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat keraton-keraton nusantara, dalam menjaga, merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya adiluhung tersebut.
STATUS SULTAN DAN RAJA SAAT INI :
Peran Budaya: Saat ini, wilayah istimewa seperti Yogyakarta tetap mempertahankan Sultan sebagai kepala daerah khusus, tetapi itu diatur dalam sistem otonomi khusus NKRI, bukan karena bentuk federal.
Fungsi Simbolis: Di luar daerah istimewa, sisa-sisa kekuasaan raja atau sultan di Nusantara saat ini hanya berfungsi sebagai simbol adat dan pelindung budaya, tanpa kekuasaan politik atau pemerintahan yang sah.
Nah agar para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat keraton-keraton nusantara Tidak Sekadar Simbol Adat dan Pelindung Budaya perlu ditingkatkan Satausnya dalam sistem pemerintahan di Pusat maupun daerah.
Cara meningkatkan peran raja, sultan, dan pemangku adat se-Nusantara dapat dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah, pelestarian budaya berbasis digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah nyata ini menempatkan lembaga adat sebagai pilar penting penjaga identitas bangsa.
PENGUATAN SINERGI DAN KEBIJAKAN
1. Menjadikan lembaga adat sebagai mitra resmi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kebudayaan.
2. Membentuk payung hukum yang jelas untuk mempertegas fungsi sosial dan kultural keraton.
3. Mengadakan dialog rutin antara pemangku adat dan penyelenggara negara.
PELESTARIAN DAN MODERNISASI BUDAYA
1. Mendorong digitalisasi naskah kuno, arsip sejarah, dan tradisi lisan keraton.
2. Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengenal warisan budaya secara langsung.
3. Melibatkan generasi muda (Gen Z dan Milenial) dalam setiap kegiatan festival dan pelestarian adat.
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI
1. Mengembangkan pariwisata berbasis sejarah dan budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
2. Memanfaatkan jejaring antarkerajaan Nusantara untuk memperkuat persatuan dan ekonomi kerakyatan.
Jika Anda ingin mendalami topik ini, beri tahu kami apakah Anda ingin membahas:
1. Peran spesifik lembaga adat di wilayah tertentu
2. Bentuk regulasi hukum yang ideal bagi keraton di Indonesia.(az)
