JAKARTA, SKJENIUS.COM.-- Sinyal pertanda ekonomi Indonesia masuk ke zona resesi semakin kencang. Dalam hitungan hari atau kurang dari sepekan menuju akhir September 2020 (kuartal III), pemerintah akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Jika, ini terjadi, maka Indonesia resmi menyusul sejumlah negara yang telah lebih dulu masuk jurang resesi. Pasalnya, pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32 persen secara tahunan.
Sementara para ahli ekonomi mengingatkan, jika resesi, maka daya
beli masyarakat semakin merosot, PHL melanda, kenaikan tingkat pengangguran,
penurunan penjualan ritel, dan kontraksi di pendapatan manufaktur untuk periode
waktu yang panjang. Resesi memang hal yang menakutkan dari siklus bisnis atau
dalam ekonomi suatu negara. Lantas, apa yang harus dilakukan saat terjadi
resesi?
Berikut ini, hasil Analisa team pelaksana Program Anti Nganggur
Nusantara Spiritual Business Consultant, ada 7 hal yang bisa dilakukan
untuk menghadapi resesi :
1.
Workshop Anti Nganggur
Pelatihan kewirausahaan bakal bisa
menurunkan angka pengangguran. Karena itu, pemerintah perlu menggenjot
pelaksaan Program Anti Nganggur Nusantara melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Manajemen Ilahiyah.
Workshop Anti Nganggur ini akan melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Dengan mengarahkan peserta workshop untuk membuat usaha atau proyek karya sendiri yang sesuai passion dan keahlian pekerja, akan membuat mereka lebih nyaman berwirausaha. Hal ini akan sangat mengurangi angka pengangguran. Apalagi saat usahanya berkembang tentu dia akan merekrut tenaga kerja lainnya dalam usahanya itu. Bila seseorang sudah merasa nyaman dengan usaha yang dia lakukan, maka ini akan mudah untuk diatasi bersama-sama.
Yang membedakan Crash Program Anti Nganggur yang disusun Spiritual
Business Consultant ini dengan Program lain adalah :
1. Mengedepankan
perubahan Mindset para Penganggur tentang Pekerjaan dan Usaha.
2. Penerapan Manajemen Ilahiyah dalam setiap kegiatan Pekerjaan dan Usaha sebagai kunci keberhasilan dengan Konsep Pengembangan Diri dan Kepribadian Manusia Indonesia seutuhnya, yaitu :
a)
Teknik Manggali, Mengembangkan dan
Mendayagunakan Potensi Diri secara Berkelanjutan.
b)
Teknik Menyinergikan Olah Rasa, Olah Cipta,
dan Olah Karsa dalam Praktek Wira Usaha.
c)
Entrepreneurship.
d)
Spiritual Economic dan Business.
e)
Ilahiayah Management.
f)
Spiritual Money Management.
g)
Spiritual Sales & Strategy Marketing.
h)
Pemberian Pelatihan Kerja tepat guna.
3. Pendampingan
dalam manajemen permodalan pasca Pelatihan
2.
Stimulus Ekonomi
Untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak dan daya beli
masyarakat tetap terjaga, serta kinerja ekonomi domestik terus terdorong,
Pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi. Stimulus ini berupa
stimulus fiskal dan non-fiskal.
Kebijakan stimulus ekonomi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
yang disiapkan pemerintah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) perlu disampaikan langsung ke pengusaha agar tidak macet dengan
urusan yang berbelit-belit.
Saat ini usaha mikro dan kecil itu hanya butuh dana stimulus modal
kerja. Dari jumlah mereka yang diklaim 65 juta itu kalau ada 25 juta saja yang
terverifikasi sebetulnya cukup diberikan modal kerja langsung dengan bantuan
pendataan di tingkat kabupaten/kota," jelasnya.
3. Pinjaman Modal Usaha dan Relaksasi Kredit.
UMKM Indonesia juga membutuhkan kehadiran pemerintah, terkait
suntikan modal usaha dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang benar-benar
terdampak resesi ekonomi .
Pemerintah perlu menganggarkan modal kerja darurat bagi UMKM yang
terdampak resesi dengan bunga rendah. Bantuan modal darurat ini dapat
disalurkan dalam bentuk pinjaman melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Genjot
Konsumsi, Pemerintah
Realisasi anggaran harus terus menjadi perhatian Presiden Joko
Widodo dalam beberapa bulan terakhir ini. Ia harusb selalu mengontrol para
pembantunya di kabinet agar serius dalam menggenjot penyerapan anggaran agar
pertumbuhan ekonomi kuartal IB (Q4) 2020 bisa diperbaiki.
Demikian juga penyaluran bansos perlu dipercepat terutama untuk
menggenjot konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan itu, upaya meningkatkan
serapan anggaran juga didorong melalui perpanjangan bansos sampai Desember
2020, gaji ke-13 ASN TNI-Polri, dan bantuan Rp600 ribu bagi karyawan bergaji di
bawah Rp.5 juta.
5. Siapkan
Berbagai Keringanan Pajak
Pemerintah juga perlu memberikan berbagai program keringanan pajak
untuk mengurangi tekanan resesi terhadap perekonomian masyarakat menengah
ke bawah.
Pemerintah diharapkan segera merilis kebijakan tentang keringanan pajak untuk meningkatkan konsumsi, perlindungan tenaga kerja, dan meningkatkan ekspor.
Insentif pajak itu diberikan kepada orang pribadi dan korporasi.
Insentif pajak itu adalah pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25,
serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Semuanya itu adalah
stimulus di tengah tekanan yang diakibatkan resesi ekonomi.
5.
Optimalisasi Potensi Dalam Negeri
Pemerintah tidak perlu terlalu mengejar pertumbuhan
infrastruktur di tengah resesi. Namun pemerintah harus melakukan
optimalisasi ekonomi dalam negeri. Sehingga bisa
menciptakan ekonomi yang adil.
Sebaiknya kita tidak mengejar pertumbuhan positif. Tidak apa kita
tidak tumbuh tinggi karena kita memang resesi, dan secara global banyak yang
resesi. Yang penting adalah mengoptimalkan potensi dari dalam negeri.
Adapun potensi optimalisasi ekonomi dalam negeri berdasarkan empat
sumber pertumbuhan ekonomi. Di antaranya konsumsi rumah tangga, pemerintah,
ekspor, dan impor. Menurutnya dengan mendorong konsumsi rumah tangga akan
memberikan dukungan masyarakat melakukan spending (pengeluaran). Sehingga bisa
menyerap produk dalam negeri juga.
6. Saatnya
Membela Petani Miskin.
Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk
menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja
bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang Menuntut Pemerintah
bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin,
petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan
koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan
pengusaha besar, asing dan aseng.
Kinilah saatnya pemerintah membela petani miskin yang selama ini terpinggirkan
dalam pembangunan. Pemerintah dapat mendukung petani atau
produsen daerah dengan membeli dan mengonsumsi produk lokal agar
bisnis mereka tetap berkelanjutan. Tentu mereka juga harus meningkatkan
efisiensi dan memperbaiki kualitas produknya sehingga
mampu bersaing di pasar sendiri dan pasar mancanegara.
Di sisi lain, kementerian terkait sebaiknya mendukung petani
dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam berproduksi. Mari
kita upayakan bersama agar petani melek teknologi budidaya dan melek
pasar. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang luar
biasa saat ini juga dapat meningkatkan level petani ke jenjang lebih
tinggi.
Dengan sinergi semua pihak,
kita bisa membuat bisnis petani tetap bertahan, bahkan
berkembang melayani kebutuhan pasar lokal dan ekspor.
7.
Membentuk Badan Penyangga Hasil Pertanian
Mengingat banyaknya persoalan pangan dan hasil pertanian, maka
sudah seharusnya pemerintah segera membentuk Badan Penyangga Hasil
Pertanian. Pembentukan tersebut bisa dengan dua cara yakni, pembentukan baru
atau diserahkan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).
Realitanya, saat ini pemerintah tidak mampu untuk memiliki
cadangan pangan yang bisa digunakan untuk stabilisasi harga pangan ketika harga
bergejolak, karena tidak ada sebuah badan khusus yang benar-benar mengurus
cadangan pangan pemerintah.
Seiring dengan itu, hampir setiap tahun harga hasil pertanian
anjlok atau naik turun mendadak dan membuat petani mengalami kerugian. Karena
itulah Dibutuhkan badan penyangga hasil pertanian, baik penyangga
pembayaran maupun penyangga penanganan pasca panen untuk menjamin
kontinuitas dan stabilitas harga produk pertanian.
Badan penyangga bisa menjadi salah satu solusi sejumlah persoalan
terkait dengan pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal. Di antaranya
penyediaan cash flow, untuk kebutuhan yang mendesak bagi supplier.
Dengan adanya badan penyangga akan menguntungkan bagi penjual dan
pembeli karena ada kepastian harga maupun ketersediaan produk hasil pertanian.
Demikianlah beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah Jokowi
untuk menyelamatkan perekonomian rakyat kecil di tengah resesi. Namun,
jika upaya pemerintah ini tidak berjalan secara optimal, maka tidak mustahil
pertumbuhan ekonomi di kuartal IV akan mengalami kontraksi lebih parah lagi.
Dan dampak utama dari resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi
yang minus, menurut Gerry Hukubun adalah kemungkinan keamanan nasional yang
akan terganggu. Apalagi banyak pihak oposisi dan barisan sakit hati yang sudah
menunggu kondisi ini agar bermain dan menggoreng isu tersebut untuk menyalahkan
pemerintah, terutama menyalahkan Presiden Jokowi.
"Dan ujung-ujungnya akan meminta Presiden
Jokowi mundur karena dianggap yang paling bertanggung jawab. Ini harus
diwaspadai. Tak boleh dicuekin begitu saja," tulisnya
di RMco.id Rakyat Merdeka. (az).
