SKJENIUS.COM, Jakarta.- IRONIS ! Nasib Petani, Belum Menjadi Prioritas di Negara Agraris. Padahal sudah 75 tahun merdeka, namun masih banyak petani lokal yang belum menikmati hasil jerih payah mereka dalam bertani. Selain jumlah produksi yang tidak optimal, produk pertanian lokal pun mendapat gempuran dari barang impor. Maka, hasil produksi kita sulit berswasembada. Karena itulah, perlu kita pertanyakan sejauhmana keperpihakan pemerintah kepada petani kecil?
Padahal, potensi alam Indonesia sangat diunggulkan di bidang
pertanian yang tidak dimiliki oleh negara lain. Misalnya iklim tropis yang
sangat mendukung pertumbuhan komoditas pangan strategis seperti padi, jagung,
ubi kayu, dan kedelai termasuk komoditas yang lain seperti buah-buahan,
sayuran, dan rempah-rempah.
Bermodalkan potensi alam demikian, seharusnya Indonesia mengungguli
negara-negara yang lain dalam hal ekspor hasil pertanian atau setidaknya
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri yang berpengaruh pada pencegahan impor
hasil pertanian yang semakin hari semakin membludak. Bahkan mungkin, kontribusi
PDB-nya bisa melampaui sektor industri.
Namun bagaimana kondisi pertanian Indonesia saat ini?
Sebagai negara agraris, apakah kebijakan pemerintah telah berpihak pada petani
yang merupakan pahlawan pangan bangsa?
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor [IPB]
Dwi Andreas Santosa menuturkan, arah kebijakan pemerintah masih jauh dari
cita-cita swasembada lima komoditas: beras, jagung, kedelai, gula dan daging.
Keran impor pangan terus dibuka. “Program pemerintah relatif sama, tidak ada
perubahan berarti dalam 20 tahun terakhir,” katanya.
Program yang dimaksud adalah pola pemerintah dalam upaya mencapai
swasembada. Orientasi terpaku pada peningkatan kuantitas produksi. Abai
terhadap petani yang sesungguhnya ujung tombak peningkatan pangan itu sendiri.
Padahal seharusnya, Petani dijadikan tokoh sentral dalam upaya mempertahankan
lahan pertanian.
Langkah Untuk
Meningkatkan Taraf Hidup Petani dan Hasil Pertanian
Nasib Petani Memang Masih Memprihatinkan di Tengah Sistem
Ekonomi yang tidak Adil. Ekonomi Indonesia saat ini, cenderung mengikuti pola
perekonomian liberal. Petani kecil akan menghadapi risiko tersisihkan akibat
posisi tawar yang lemah dan terisolasi dari akses informasi dan pasar.
Berikut ini ada 7 langkah yang perlu dilakukan pemerintah
membela kaum tani dan meningkatkan hasil pertanian.
1. Pengembangan SDM
Jadi Kunci Majukan Pertanian Indonesia.
Kementerian Pertanian ( Kementan) melalui
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) harus
fokus menggenjot pengembangan SDM pada bidang pertanian.
Peningkatan SDM tidak hanya dibatasi peningkatan
produktivitas petani. Namun, juga peningkatan kemampuan petani untuk lebih
berperan dalam proses pembangunan.
2. Kebijakan Insentif untuk Petani Muda.
Pemerintah perlu menarik perhatian dan mempertahankan
generasi muda petani. Berbagai kebijakan insentif untuk petani muda peru
dikembangkan. Sebagaimana di negara-negara maju, pemerintah membantu mereka
berkarir di sektor pertanian, khususnya pertanian on farm.
Selain kebijakan insentif yang bersifat bantuan finansial,
juga diberikan bantuan dalam bentuk dukungan lain. Misalnya, Kebijakan untuk
mempermudah akses modal dan penguasaan lahan sangat diperlukan selain
diversifikasi usaha di perdesaan.
3. Melakukan
intensifikasi pertanian
Apabila Anda petani dari Jawa dan Bali yang luas lahannya
sempit, langkah intensifikasi pertanian ini bisa dicoba. Intensifikasi
pertanian adalah langkah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada.
Bahkan, ada juga yang menggunakan alih sarana penanaman, tidak hanya
memanfaatkan sawah, tetapi juga dengan metode hidroponik.
4. Diversifikasi
pertanian
Meningkatkan hasil pertanian juga bisa dilakukan melalui
diversifikasi pertanian. Apa itu diversifikasi pertanian? Ini merupakan cara
meningkatkan hasil pertanian dengan cara menanam beberapa jenis tanaman
produksi sekaligus dalam satu lahan pertanian. Di Indonesia, praktik yang
paling sering dijumpai adalah menanam padi dan jagung sekaligus dalam satu
lahan.
5. Mekanisasi
pertanian
Tidak dapat dimungkiri bahwa pertanian Indonesia masih
tertinggal karena peralatan yang digunakan pun masih bermodel lama. Bahkan di
beberapa daerah, pertaniannya masih mengandalkan tenaga manusia. Padahal, jika
dilakukan perhitungan, tenaga manusia untuk bertani sudah tidak efisien karena
sangat menghabiskan waktu.
6. Pertanian
Indonesia Butuh Badan Penyangga
Dibutuhkan badan penyangga perranian, baik penyangga
pembayaran maupun penyangga penanganan pasca panen untuk menjamin
kontinuitas dan stabilitas harga produk pertanian lokal di berbagai daerah.
Adanya badan penyangga akan menguntungkan bagi penjual dan
pembeli karena ada kepastian harga maupun ketersediaan produk hasil pertanian.
Lembaga penyangga ini bisa menjadi solusi strategis sejumlah
persoalan terkait dengan pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal. Di
antaranya penyediaan cash flow, untuk kebutuhan yang mendesak bagi supplier.
Karena itulah, lembaga penyangga pembayaran itu penting.
7. Pemerintah harus
punya strategi perbaiki tata niaga pertanian & peternakan
Dari tahun ke tahun, operasi pasar selalu digunakan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan. Hal ini menunjukkan pemerintah belum punya cara yang lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang untuk memperbaiki dan menjaga supplay-demand beberapa kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
Karena itulah, tata niaga produksi komoditi yang menjadi
kebutuhan pokok rakyat termasuk telur ayam harus diperbaiki. Rantai produksi
dari mulai bibit sampai pasar harus ditinjau ulang. Pemerintah jangan lagi
berteriak-teriak cari kambing hitam. Semua itu terjadi karena ada mafia.
Jangan sampai ada regulasi-regulasi yang tidak perlu dan membatasi sektor
produksi dan perdagangan justru menciptakan korupsi, nepotisme dan
monopoli baru oleh segelintir elite politik dan pengusaha yang dekat dengan
pejabat-pejabat tertentu.
Semoga, refleksi dari 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia
ini menjadi momentum bagi peningkatan kesejahteraan petani dan bangsa kita
tumbuh sebagai negara agraris yang lebih maju serta memiliki kedaulatan pangan
dan pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Merdeka… Wallahu a’lam. (az)
