SKJENIUS.COM, CIKARANG -- Prihatin❗ Indeks Demokrasi
Indonesia Kalah Jauh Dari Malaysia dan Timor Leste, bahkan Mongolia. Hal
ini menunjukkan iklim demokrasi di Indonesia masih jauh dari cita-cita UUD 45.
Berdasarkan indeks demokrasi tahunan yang dirilis Economist Intelligence Unit
(EIU), Indonesia bercokol di urutan ke-64 dari 167 negara di tahun 2019.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perancang Partai
Nusantara Bersatu (DPPNB), Khairul H. Zamri, SH, menjawab pertanyaan wartawan
seputar Agenda Politik DPPNB Dalam Pembenahan Fundamental Kondisi Politik Dalam
Negeri, di kantornya, Hikmah Apartement & Office, Cikarang, Jawa Barat. "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
adalah satu diantara indikator yang dibuat untuk melihat iklim demokrasi di
Indonesia," imbuhnya.
Karena itulah, Khairul sangat Prihatin dengan menurunnya
Indikator Demokrasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. "Dilihat
dari posisinya, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Timor Leste
(peringkat ke-41), Malaysia (peringkat ke-43), bahkan Mongolia (peringkat ke
62)," tegas Khairul, SH.
Menurut Khairul, Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu
telah menyiapkan konsep pembenahan serta akan mengambil langkah serius dan
fundamental dalam menghadapi kondisi politik Indonesia ke depan.
"Seiring dengan
itu kita pun mengajak seluruh pemangku kepentingan perlu memperbaiki sistem
pemerintahan dan budaya politik untuk mengatasi penurunan indeks demokrasi
Indonesia dalam tiga tahun terakhir," tandasnya.
Jadi ke depan, kata kata Khairul,perbaikannya adalah dalam
sistem pemerintahan dan budaya politik indonesia. Dan itu tanggung jawab
bersama. "Perbaikan sistem harus
menyasar aturan hukum, penegak hukum dan budaya hukum. Ketiga hal itu, bisa
dilakukan oleh pemerintah, DPR, partai politik, KPU, Bawaslu dan DKPP,"
ujarnya.
Namun demikian, Sekretaris Dewan Perancang Partai Nusantara
Bersatu itu mengingatkan, pembenahan harus dilakukan secara Terstruktur,
Sistematis dan Massive, tidak mungkin lompat kalau prespektif selama 2019 dan
sampai saat ini, tak bagus.
"Terlebih lagi,
pada akhir pemerintahan Joko Widodo periode pertama masih mendapatkan rapor
merah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi artinya
ada effort ikhtiar luar biasa untuk mengubah yang suram menjadi lebih
ceria," papar Khairul, SH.
Menurut Khairul, jika tak ada tidak ada effort dan politisi
cuman mempersiapkan pilkada ya sudah kontestasi terus saja. Kalau itu saja ya
politik kita mundur. Padahal politik ada moral politik dan etika politik.
"Kondisi politik 2019 yang carut marut mau tidak mau akan menjadi
landasan politik di 2020. Terlebih pada tahun ini, akan diselenggarakan
Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah di Indonesia," pungkas
Sekretaris Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu. (az).
