Jakarta, SKJENIUS. COM. - Keragaman sistem pemerintahan di dunia ini mengajarkan kita satu hal: bahwa ada banyak jalan menuju kesejahteraan, namun tujuannya tetap satu, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat?
Makanya, sepanjang sejarah bangsa Indonesia berdiri, wacana tentang bentuk negara federal sebetulnya sudah sering mengemuka. Mulai dari Muhammad Hatta pada masa perjuangan kemerdekaan hingga Amien Rais pada masa reformasi.
Federalisme seringkali mengemuka akibat ketidakpuasan daerah karena tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan distribusi ekonomi yang timpang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta antar pemerintahan daerah.
Menuju 81 tahun kemerdekaan, kiranya perlu untuk merefleksikan kembali relevansi dan visibilitas penerapan federalisme di Indonesia dengan melihat realitas hukum dan politik negara pada saat ini.
Menurut pakar ilmu negara C.F. Strong, ciri khas utama dari konsep ini adalah adanya dua tingkat pemerintahan yang masing-masing memiliki kedaulatan dalam bidang-bidang tertentu.
Pemerintah pusat biasanya menangani urusan yang menyangkut kepentingan bersama secara nasional dan internasional, sementara negara bagian mengurus urusan domestik wilayahnya sendiri.
Perbedaan utama antara negara federal dan otonomi daerah terletak pada status kedaulatan, bentuk negara, serta tingkat kewenangan yang dimiliki oleh wilayah atau daerah terhadap pemerintah pusat.
Negara federal adalah bentuk negara di mana kekuasaan dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat dan negara bagian yang memiliki kedaulatan internal yang kuat. Sementara otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah dalam negara kesatuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
BENTUK DAN STATUS HUKUM:
1. Negara Federal: Berupa gabungan dari beberapa negara bagian yang berdaulat ke dalam satu negara serikat. Kedudukan negara bagian diatur secara konstitusional dan tidak bisa diubah sepihak oleh pusat.
2. Otonomi Daerah: Berada dalam kerangka negara kesatuan (unitaris). Pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi dan dapat mencabut atau mengurangi kewenangan daerah.
PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN HUKUM:
1. Negara Federal: Pembagian kekuasaan diatur secara tegas dalam konstitusi federal. Setiap negara bagian berhak memiliki undang-undang dasar (konstitusi) dan sistem hukum sendiri yang berbeda-beda antar-negara bagian.
2. Otonomi Daerah: Kewenangan daerah diberikan berdasarkan undang-undang dari pusat. Daerah tidak memiliki konstitusi sendiri dan hukum yang berlaku harus selaras dengan hukum nasional.
KEDAULATAN DAN ATRIBUT NEGARA:
1. Negara Federal: Negara bagian memiliki otonomi penuh atas urusan internal, bahkan sering kali diizinkan memiliki simbol kenegaraan tertentu, sementara urusan luar negeri dan pertahanan dipegang pemerintah federal.
2. Otonomi Daerah: Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan, tidak punya atribut kenegaraan mandiri seperti bendera atau mata uang sendiri, dan urusan luar negeri serta pertahanan sepenuhnya di tangan pusat.
Problem dalam sebuah negara bukan hanya soal bentuknya, tapi bagaimana sebuah kekuasaan dalam suatu negara tersebut didistribusikan dengan baik.
Namun demikian, tidak ada sistem yang sepenuhnya ideal. Sistem federal dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah karena tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama, sedangkan sistem unitaris kadang menghambat efisiensi karena keputusan sering kali terlalu tersentralisasi dan tidak memperhatikan kondisi lokal.
Makanya, pemilihan antara sistem federal atau Otonomi Daerah harus disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan historis suatu negara. Yang terpenting adalah bagaimana negara mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah, serta memastikan bahwa otonomi yang diberikan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(az)
