Parahnya lagi, Marxisme bertentangan dengan Ideologi Negara. Marxisme yang cenderung ateistis bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, sehingga ideologi ini dianggap tidak sesuai dengan karakter dasar dan budaya bangsa Indonesia.
Selain itu, marxisme menghapus hak milik pribadi, dan melegalkan kekerasan/revolusi untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat berlawanan dengan nilai Ketuhanan, hak asasi manusia, dan demokrasi musyawarah yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Karuan saja, Para Tokoh Agamapun menolak ideologi marxisme ini. Pasalnya
Ideologi kelas sosial Marxis sangat ditentang oleh kelompok-kelompok keagamaan (seperti Islam, Kristen, dll.) di Indonesia, yang menganggap pandangan materialisme historis merusak nilai-nilai spiritual dan moral.
Itulah sebabnya, sekalipun Tan Malaka diakui sebagai Pahlawan Nasional, namun dia gagal membumikan gagasannya dan pemikiran Marxisme-Komunisme serta pandangan sekulernya karena dinilai berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai keislaman.
Pertentangan mendasar antara pemikiran ini dan Pancasila meliputi beberapa aspek berikut:
1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA: Marxisme dan komunisme bersifat materialistis dan memandang agama sebagai candu yang menjauhkan manusia dari kenyataan sosial. Ini sangat bertentangan dengan Sila Pertama yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB: Komunisme dalam praktiknya sering kali melegalkan cara-cara diktator, penindasan hak individu, dan kekerasan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas (tanpa hak milik pribadi). Ini melanggar nilai kemanusiaan yang beradab.
3. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN: Paham komunis cenderung menggunakan sistem partai tunggal dan otoriter yang memaksakan kehendak, berbeda jauh dengan sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
Secara hukum di Indonesia, larangan terhadap penyebaran ideologi ini diatur secara tegas dalam Ketetapan MPRS Nomor 25/1966, yang didalamnya juga membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Aturan ini juga dipertegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait larangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan dasar negara.
Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang:Perbedaan sistem ekonomi antara Marxisme dan ekonomi Pancasila?
Sejarah politik di balik lahirnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966? Silakan beri tahu saya topik spesifik apa yang ingin Anda eksplorasi! (az).
