Jakarta, SKJENIUS.COM.- Sejak bergelut di arena politik pada tahun 1998 dan bergerak bersama Ulama, Sulthan/Raja dan Pemangku Adat se Nusantata, saya percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di dunia.
Takdir kemudian mengantarkan saya ke Prancis untuk bergaul dengan Pemikir Muslim dan pakar demokrasi di sana. Berulang kali kami berdiskusi tentang sistem pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat jelata. Halaman demi halaman pemikiran Huntington, Lincoln, Rousseau, Jhon Locke dan Montesquieu tentang demokrasi dibahas, dengan harapan bisa menemukan rumus sistem pemerintahan yang ideal.
Namun, semuanya terasa hambar, tidak ada yang spesial dan justru bertolak belakang. Pemikiran mereka tentang indahnya demokrasi yang dituangkan 1,5 abad yang lalu justru berlawanan arah dengan kenyataan hari ini. Laporan dari Germany’s Bertelsmann Foundation menyebutkan bahwa banyak negara demokrasi sedang menuju negara gagal baik secara ekonomi, politik dan sosial.
Contohnya PARADOKS INDONESIA........⁉️😡 Katanya sudah hampir 81 tahun merdeka sejak diproklamirkan tahun 1945, namun per September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang hidup dalam kemiskinan. Padahal, negaranya kaya Sumber Daya Alam, Tanahnya Subur, Lautnya Luas dan Alamnya Indah Mempesona.
Aneh....,sih, bagaimana tidak. Katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%, tapi, kok, Rupiah terus melemah, cari duit tambah susah‼️🤭Karuan saja daya beli makin ambrol, rakyat pun banyak terjerat pinjol.😰😭
Jadi, apanya yang merdeka ⁉️🤭 Pasalnya, kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, melainkan kemandirian mutlak suatu masyarakat dari ketergantungan ekonomi, politik, dan pemikiran dari pihak asing.
Karena itulah, saya mengajak sobat-sobat seperjiangan agar berjihad untuk mewujudkan RAKYAT MERDEKA 100% : Tanpa Negara, Rakyat Hidup Sejahtera‼️😊 Berikut adalah inti dari perjuangan Rakyat Merdeka 100 persen:
1. Kemandirian Ekonomi: Rakyat harus berdikari dan bebas dari dominasi atau eksploitasi modal asing.
2. Kedaulatan Politik: Kebijakan Komunitas ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan rakyat, bukan tunduk pada tekanan kekuatan internasional.
3. Kebebasan Berpikir: Lepas dari mentalitas terjajah, kebodohan, dan penindasan kaum elite terhadap rakyat jelata.
Selanjutnya, saya ingin mengajak para pemirsa bediskusi tentang satu fakta menarik yang saya temukan, yaitu pada saat Mostequie menulis buku The Social Contract yang kemudian menginspirasi nilai-nilai demokrasi dunia pada tahun 1762. Ternyata sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau sudah berkembang sejak tahun 1347.
Secara historis, di masa lalu. Masyarakat Minangkabau hidup dalam satu komunitas. Mereka mengelola diri melalui sistem Nagari, yakni republik-republik kecil otonom yang berdaulat, berlandaskan musyawarah, dan diatur oleh adat.
Karakteristik Sistem Pemerintahan Tradisional Minangkabau.
1. Sistem Nagari: Tiap nagari adalah kesatuan masyarakat hukum otonom yang mandiri, memiliki wilayah, kekayaan, dan hukum adat tersendiri.
2. Musyawarah Mufakat: Keputusan di dalam nagari diputuskan melalui konsensus antara para pangulu (pemimpin adat) yang mewakili kaum.
3. Adat Basandi Syarak: Tata nilai kehidupan masyarakat disandarkan pada adat dan syariat Islam, yang menjamin hak milik komunal maupun individu.
Sistem pemerintahan tersebut pada masanya mencapai Kebudaya yang Luhur dan Peradaban yang Tinggi. Masyarakat Minangkabau mencapai Puncak Kejayaan dan Kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut digambarkan dalam Pepatah Adat :
"Bapak Kayo, Mandeh Bertuah, Mamak Disambah Urang. Barumah Gadang Sambilan Ruang. Di halaman tagak Rangkiang (lumbung padi) Baririk (berderet).
Di sawah padi menguning, di kandang ternak berkembang biak. Di parak (kebun) jagung menjadi." (az)
